Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.

This "Cited by" rely includes citations to the following content in Scholar. Those marked * could possibly be various within the report while in the profile.

Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Sistem pelayanan pengaduan on the net berbasis web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen

“The PDI-P accepted Agus's nomination as he had vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus claimed, noting that picking a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was in line with the prevailing regulations.

Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.

Fickar menambahkan, dalam perkara kasus korupsi PT Jiwasraya unsur tindak pidana korupsi dan kerugian negara sudah diperiksa di pengadilan.

"It can be an honor in addition to a privilege to participate in IDI's mission to build up and scale-up SAIs the planet above. Hopefully, I will deliver some level of the collective expertise of BPK in its position of coordination in Indonesia, throughout more info ASEANSAI and also Global Local community inside the INTOSAI as well as the United Nations.

"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.

Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.

Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp sixteen,8 triliun.

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.